logo

Selasa, 11 Agustus 2020

Pegawai KPK Jadi ASN, Mardani Ali Sera: Semakin Lemah Bahkan Makin Lumpuh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN menuai sorotan. Politikus PKS, Mardani Ali Sera ikut menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan efek domino dari revisi UU KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Sejak awal ini tidak tepat, KPK merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis. Jika dibiarkan menjadi ASN, KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat,” kata Mardani di akun Twitternya, Rabu (12/8/2020). Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengungkapkan harusnya lembaga antikorupsi dalam suatu negara harus independen dan bebas dari pengaruh manapun. Hal itu sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). “Tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga. PP ini boleh jadi akan menurunkan pencapaian KPK selama ini,” ungkapnya. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII) yang dirilis di tahun 2019. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik (40) dan berada di posisi 85 dari 180 negara. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat indeks tersebut terjun bebas karena terbatasnya gerak KPK. “Perlu diingat, output kerja dari KPK adalah memberantas korupsi. Berbeda dengan ASN yang salah satu target kerjanya bergantung pada serapan anggaran. Maka biarkan KPK mengurus & desain sistem kerjanya sendiri sehingga tetap independen pada ranahnya. Jangan bebani dengan hal-hal tidak perlu,” tegasnya.

close
Subscribe
end: rekat float-->