logo

Senin, 07 September 2020

Jumlah Populasi Tak Masuk IKK, Gubernur Jabar: Ketidakadilan Fiskal

Jumlah Populasi Tak Masuk IKK, Gubernur Jabar Ketidakadilan Fiskal

Berita Jabar (Harapanraykat.com),- Jawa Barat (Jabar) memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia. Untuk itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta jumlah populasi bisa masuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Ridwan Kamil juga menyampaikan usulan tesebut kepada Tim Nasional Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) 2020 atas LPPD 2019 Pemprov Jabar dalam video conference dari Gedung Pakuan, Bandung, Senin (7/9/2020).

Tim Nasional dari Kemendagri pun akan mengevaluasi LPPD 2019 Pemprov  Jabar pada 9 September 2020. Sementara LPPD  2019 Kabupaten/Kota Jabar pada 7 dan 8 September 2020. Pelaksanaan evaluasi dengan daring.

“Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk  yang cukup besar. Jadi saya usulkan jumlah populasi masuk IKK LPPD. Karena menurut saya, saat ini IKK dalam LPPD itu belum memuat indeks populasi,” ujar Ridwan Kamil.

Setiap Provinsi dan daerah memiliki jumlah penduduk berbeda-beda. Bahkan ada provinsi yang jumlah penduduknya sama dengan jumlah satu daerah Kota/Kabupaten. Seperti Sumatera Barat yang jumlah penduduknya 6 juta jiwa dengan 17 Kota/Kabupaten. Padahal jumlah tersebut hampir sama dengan Kabupaten Bogor.

“Tidak ada indeks jumlah populasi, saya menilai itu tidak proporsional. Karena perbandingannya dengan jumlah penduduk sedikit untuk urusan dasar yang berbanding lurus terhadap anggaran,” ucapnya.

Ridwan Kamil pun menilai ada ketidakadilan fiskal. Sebab saat ini Jumlah daerah menentukan besaran anggaran dari pusat bukan jumlah penduduk. Ridwan Kamil mencontohkan perbedaan besaran anggaran Jabar dan Jatim.

Yang mana Jabar mendapat anggaran lebih kecil karena jumlah daerahnya sedikit. Sedangkan jumlah penduduk Jabar mencapai 50 juta dan Jatim sekitar 40 juta jiwa, perbedaannya yang hampir mencapai 10 juta jiwa.

“Bila pembaginya dalam jumlah per kapita, maka warga Jawa Timur mendapat Rp 1 juta per orang dari pusat. Sedangkan untuk warga Jabar hanya Rp 600 ribu. Sehingga ini ada ketidakadilan fislkal yang mempengaruhi LPPD. Untuk itu saya usulkan jumlah populasi masuk dalam indikator kinerja kunci,” pungkasnya. (R9/HR Online)

The post Jumlah Populasi Tak Masuk IKK, Gubernur Jabar: Ketidakadilan Fiskal appeared first on Harapan Rakyat Online.



close
Subscribe
end: rekat float-->