logo

Rabu, 09 September 2020

Terkait Masalah Orang Gila dan PGOT, Ini Kata Dinsos Banjar

Terkait Masalah Orang Gila dan PGOT, Ini Kata Dinsos Banjar

Berita Banjar (harapanrakyat.com).- Orang gila dan pengemis, gelandangan orang telarantar (PGOT), kini mulai berkeliaran lagi di seputaran wilayah Kota Banjar.

Warga Banjar pun mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka meminta agar pemkot Banjar bisa segera menangani permasalahan ini.

Berkaitan dengan masalah orang gila dan PGOT, Dinas Sosial Kota Banjar angkat bicara.

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kokom Komala, mengatakan, orgil dan PGOT merupakan masalah klasik yang terjadi sejak dulu.

“Untuk masalah orang gila, entah siapa yang bertanggung jawab penuh karena sebenarnya, itu bukan semata-mata kewenangan kami,” ujar Kokom, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya, orang dengan gangguan jiwa bukan ranahnya Dinas Sosial.

“Tugas Dinsos itu merehabilitasi orang gila yang sudah sembuh, bukan yang baru kena tangkap langsung kasih ke kita, ada prosedurnya,” tegas Kokom.

Harusnya, orang gila yang kena tangkap petugas Satpol PP diserahkan ke pihak Puskesmas atau Rumah Sakit, bukan malah ke Dinas Sosial.

Di rumah sakit ada khusus ruang instalasi jiwa. “Harusnya rawat dulu sampai sembuh, baru serahkan ke kita. Nanti kita masukan ke panti rehabilitasi orang gila di Sukabumi dan Cisarua Bandung,” ungkap Kokom.

Banjar Belum Miliki Panti Rehabilitas Orang Gila

Kota Banjar sendiri belum memiliki panti rehabilitasi untuk orang gila. Sehingga penanganan orgil tersebut kurang maksimal.

“Kalau ada panti untuk orang gila tentu penanganannya tidak akan saling tuding, karena masalah orang gila ini adalah tanggungjawab bersama,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan PGOT (Pengemis Gelandangan Orang Terlantar), pihaknya tidak menampik jika penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas Dinsos.

“Setiap PGOT yang kena razia akan kita tangani, agar tahu apa saja akar permasalahanya,” ucap Kokom.

Seperti yang terjadi awal September kemarin, petugas Satpol PP Banjar merazia 9 orang dari jalanan, ada pengemis, ada manusia silver, ada juga yang membawa anak.

Setelah Satpol PP menyerahkan ke Dinsos, pihaknya langsung lakukan assessment (pendalaman masalah).

“Kita punya yang namanya pekerja sosial, assesment itu biasanya menanyakan tentang domisilinya dimana, apakah ada keluarga pendamping di rumahnya atau tidak,” jelasnya.

Ia menyebut, kebanyakan PGOT/PMKS ini asalnya bukan dari daerah Kota Banjar.

“Untuk 9 orang PGOT yang kena razia kemarin itu ada dari Pamarican, Panulisan, Ciamis, bahkan Jakarta,” kata Kokom.

Untuk yang sudah jelas alamat dan keluarganya, pihaknya akan langsung mengantarkan pulang ke rumahnya.

“Itu juga untuk yang jarak dekat, tetapi untuk yang jauh seperti Jakarta, itu langsung kita hubungkan dari Dinas Sosial Kota Banjar dengan Dinas Sosial Di Jakarta, kita kasih surat pengantar jadi untuk di perjalanan ke Jakarta PGOT ini dibebaskan untuk biayanya,” pungkasnya.

Pengemis Akan Kena Sanksi

Pengemis di Kota Banjar sebenarnya sudah dilarang. Larangan tersebut tertuang dari Perda nomor 1 tahun 2019 tentang kesejahteraan pasal 65 sampai 68.

“Yang mengemis dan yang memberi pun juga sama akan kena sanksi,” tambah Kokom.

Aturan tersebut bukan semata-mata melarang warga untuk bersedekah.

“Namun, jika kita memberi kepada pengemis itu sama saja kita mendukung apa yang mereka lakukan, dan akan membuat pengemis ini terus mengemis karena merasa mudah mendapatkan uangnya dengan hanya meminta minta,” tegasnya.

Pihaknya pun pernah memberikan biaya kepada pengemis untuk membuka usaha.

Tetapi sekarang pengemis itu tetap kembali mengemis.

“Jadi memang agak susah mungkin karena mereka sudah nyaman dan merasa mudah mendapatkan uang dengan cara mengemis,” tandasnya. (Aji/R8/HR Online)

The post Terkait Masalah Orang Gila dan PGOT, Ini Kata Dinsos Banjar appeared first on Harapan Rakyat Online.



close
Subscribe
end: rekat float-->